Politik

Mencermati Masalah Pasar di Lewoleba

Dai Within Daniel

            Malam itu, persis di tahun 2004, malapetaka menyapa Lembata. Sebuah pasar Inpres di Lewoleba terbakar. Malam itu lalu menjadi malam yang paling dikutuk sepanjang sejarah berdirinya kabupaten itu. Isak tangis para pedagang pecah di mana-mana. Hari itu jatuh pada bulan Maret, sebelas tahun silam. Bayangkan, kerugian mencapai miliaran rupiah, sayangnya kurang digubris pemerintah. Ada desas-desus bahwa pasar ini terbakar akibat tegangan listrik. Ada pula karena puntungan rokok yang  tidak sengaja dijatuhkan, berubah menjadi raksasa yang melahap tanpa sisa. Sebab-musebab ini beredar begitu cepat. Masyarakat lalu percaya  tanpa banyak tanya.

            Beberapa bulan setelah kejadian itu, muncul lagi desas-desus dan masih tentang topik yang sama. Pasar bukan terbakar tapi pasar dibakar. Gawat. Sang dalang mulai panik, barangkali.  Skenario mulai bergeser. Terlepas dari benar dan tidaknya, tetap ada kemungkinan untuk keduanya.  Puji Tuhan, hingga kini kasus itu didiami begitu saja. Hilang tanpa bekas. Sang (dalang?) boleh merasa legah.

Pasar Pada Vs Pasar Lamahora

            Akhir-akhir ini, Lembata cukup meramaikan media massa lokal. Berita dari yang baik jarang ditemukan, tapi yang sebaliknya malah tak terhitung. Mulai dari anggota dewan versus bupati hingga bupati versus pedagang. Tidak hanya ramai, tapi juga seru. Kontroversi terakhir yang paling menegangkan adalah polemik  soal keberadaan pasar. Pasar, sejak dulu hingga  sekarang, kapan masalah pasar di Lewoleba bisa lumpuh?

            Pasar Pada dan Pasar Lamahora diresmikan sesaat sesudah  pasar Inpres Lewoleba  hangus. Kedua pasar ini dibangun dengan maksud agar para pedagang di Pasar Inpres Lewoleba boleh menduduki tempat yang baru. Dalam bahasa lain, agar para pedagang ‘merasa’ diperhatikan. Apa boleh buat, para pedagang hanyalah orang kecil, mudah diberdayai. Beberapa kalangan menilai ini sebagai siasat politik golongan tertentu. Katanya, di lokasi ini hendak dibuat suatu proyek raksasa. Jika demikian, orang mesti  kembali merenung: pasar terbakar atau pasar dibakar? Mudah ditebak.

            Sesudah terbakarnya Pasar Inpres Lewoleba, secara otomatis para pedagang pun angkat kaki dengan membawa serta luka di dada. Sebagian ke pasar Pada dan sisanya memilih pasar Lamahora. Tiada pilihan lain. Maka secara otomatis pula, Lewoleba terbagi dua, timur versus barat. Pemerintah menarik napas legah: cita-cita luhur  tercapai. Konon, Pasar Inpres Lewoleba adalah pasar yang mempersatukan. Berbagai lapisan masyarakat di Lembata bertemu di tempat ini. Tapi, kini tidak lagi.

            Dalam perjalanan waktu, Pasar Pada mulai ramai bahkan sangat ramai. Sebaliknya, pasar Lamahora justru menjadi sepih. Para pembeli bisa dihitung dengan jari. Para pedagang di Pasar Lamahora menjadi jenuh menjaga sunyi. Mereka  lalu serempak membuat kesepakatan:  beramai-ramai pindah ke pasar Pada. Konsekuensinya, mereka mesti merogoh kocek sebab jaraknya tidak dekat. Apalagi para pedagang  dari Ile Ape dan Kedang, bisa-bisa kewalahan. Alhasil, Pasar Lamahora menjadi kosong. Aktivitas jual beli lenyap. Sadisnya, tempat ini kemudian menjadi tempat bermain  kambing-kambing milik warga sekitar. Ironi, dari pasar menjadi kandang.

Kontroversi Pasar Senja TPI

            Pasar senja TPI adalah salah satu pasar yang terletak di pinggir kota Lewobeba, tepatnya di pinggir pantai. Dari namanya saja, kita langsung tahu apa dan bagaiamana pasar senja. Pasar Senja TPI ini bisa dibilang cukup ramai. Pengunjungnya selalu berdesakan manakala senja menyapa.  Awalnya dimanfaatkan untuk berjualan ikan, tapi kemudian tidak selalu demikian. Pasar ini didirikan empat tahun lalu berdasarkan kebijakan  bupati Sunur. Lantas, mengapa  berbuah kontoversi?

            Pada dasarnya, (Pasar Senja) TPI dibangun bukan sebagai pasar, tapi hanya sebagai pempat pendaratan ikan (TPI). Di tempat ini, sejatinya hanya ada ikan. Namun dalam perjalanan, pasar ini berubah fungsi. Para pedagang terus bertambah dalam jumlah hingga membludak. Apa yang diperjualbelikan pun kian bervariasi. Di tempat ini, aktivitas pasar  berjalan sepanjang hari. Masalah baru muncul lagi.

             Para pedagang di Pasar Pada melakukan aksi protes. Mereka menuntut agar pemerintah secara bijak memfasilitasi aktivitas jual beli di Pasar Senja TPI.  Merasa tidak ditanggapi, para pedagang Pasar Pada memutuskan untuk berjualan di Taman Kota.  Segala aktivitas jual beli diadakan di Taman Kota.  Jumlah mereka sekitar dua ratusan, sebuah jumlah yang tidak sedikit.  Soal ini, banyak orang menilai sebagai sebuah  pemberontakan terhadap penguasa Lembata. Namun penguasa lembata tetap merasa tenang-tenang saja. Pada level ini, sebetulnya ada yang tidak beres. Aneh!

            Berita terakhir menyebutkan, para pedagang di Taman Kota semakin terorganisir. Mereka membentuk badan pengurus. Petugas keamanan serta kebersihan pun tidak luput. Bagi mereka, dengan begitu pasar selalu aman dan bersih. Setidaknya mereka punya dasar jika aparatur pemerintah menggusur mereka dengan dalil demi kebersihan kota.  Sekarang, pasar di Taman Kota lebih ramai jika dibandingkan dengan Pasar Senja TPI. Taman Kota dahulunya adalah lokasi Pasar Inpres, lalu sekarang dijadikan lagi sebagai pasar. Lucu, bukan?

Eliminasi atau Fasilitasi?

            Masalah pasar di Lewoleba memang kompleks. Betapa pun juga, pasti ada solusi. Selama ini, pemerintah belum menemukan benang merah karena kurangnya komunikasi.  Oleh karena itu, sikap saling terbuka perlu dibangun demi situasi Lewotana Lembata yang lebih bermartabat. Adapun beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan.

Pertama, eliminasi. Dalam Perda Nomor 12 tahun 2004 secara terang menunjukkan bahwa hanya ada dua pasar di Lewoleba, yakni pasar Pada dan Pasar Lamahora.  Aksi protes para pedagang Pasar Pada sebetulnya serentak hendak menegakkan perda. Bila pemerintah ingin konsisten, maka Pasar Senja TPI semestinya ditutup.  Jika pemerintah tetap menginginkan berdirinya Pasar Senja TPI, maka Perda Tahun 2004 itu perlu direvisi. 

Kedua, fasilitasi. Masalah pasar di Lewoleba sebetulnya juga masalah waktu. Andaikata pemerintah secara cermat mengatur waktu, maka tidak akan ada problem seperti sekarang ini. Tapi rupanya, pemerintah setempat selalu menutup mata. Semestinya pemerintah sudah bisa menduga ketika secara jelas ada indikasi bahwa Pasar Pada mulai sepih pengunjung. Sebaliknya, pemerintah baru kaget ketika Para pedagang Pasar Pada mulai menggelar aksi protes. Ini yang salah. Maka dari itu, pemerintah harus bisa memulihkan situasi dengan cara mengeluarkan aturan yang jelas mengenai jadwal aktivitas baik di Pasar Senja TPI maupun di Pasar Pada. Aturan ini hendaknya dibuat secara cermat dengan mempertimbangkan esensi dari Pasar Senja TPI agar pada pedagang Pasar Pada tidak merasa dirugikan.

            Problematika ini hanya akan terpecahkan jika ada kesediaan, termasuk kesediaan pemerintah untuk duduk bicara soal nasip para pedagang. Mesti ada keadilan. Kasihan kalau nasip mereka dibiarkan terkatung-katung tanpa ada arah yang pasti. Apalagi Pasar Pada, miliaran rupiah sudah dihabiskan untuknya, bukan?