Krisis Demokrasi

Krisis Demokrasi

Oleh Dai Within

Tinggal di Ledalero

         Tulisan ringan ini terinspirasi dari sepotong kisah kecil berikut. Dalam satu kesempatan, seorang petani ketika ditanya siapa jagoannya dalam pemilu nanti, dengan santai ia menjawab tidak ada. Ia bukan belum punya tapi tidak punya.  Baginya, pemilu tidak lebih dari sekedar rutinitas tahunan belaka. Mengapa demikian?  Katanya, terlibat dalam pemilu atau tidak, jalan ke kampungnya dari tahun ke tahun tetap berlubang. Air dan listrik hanya sebatas janji yang menghibur hati. Pendidikan gratis seperti mimpi di siang bolong. Semua janji terucap begitu mulus tanpa cacat, meski penuh dusta.

Partisipasi Politik

            Hakekat paham demokrasi adalah rakyat yang memerintah atau  suatu  ‘pemerintahan dari mereka yang diperintah’. Oleh karena mustahil seluruh rakyat ikut memerintah, maka rakyat memilih wakil-wakilnya.  Sesudah jatuh tempo, maka rakyat memilih kembali wakil-wakilnya. Dalam pemilihan umum, semua warganegara  berhak menyatakan kehendak politisnya dengan mendukung figur-figur tertentu.  Mendukung berarti mereka turut mengubah personalia dalam lembaga-lembaga legislatif yang menurut mayoritas akan menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu terbatas.  Dengan demikian, rakyat yang berdaulat secara periodik dapat mengoreksi dan mengontrol mereka yang memegang kekuasaan atas namanya.

            Dalam kasus kecil di atas, penjual tersebut secara sadar menghilangkan hak politiknya. Ia secara sadar mengabaikan sesuatu yang juga merupakan kewajibannya sebagai warganegara. Jelas itu tindakan yang merugikan.  Memilih diam berarti membiarkan demokrasi berjalan secara pincang. Memang kita termasuk petani tadi bebas memilih suatu partai/golongan atau tidak memilih sama sekali. Namun, entah kita memilih atau tidak memilih, dua-duanya harus kita lakukan dengan penuh tanggungjawab. Di sisi lain, tindakan untuk  memilih diam juga bisa menjadi teguran keras untuk para politisi oportunis yang hanya puas dengan janji tanpa pembuktian.

            Namun, inti demokrasi yang terpenting adalah peranan aktif dari rakyat. Demokrasi mesti menjadi pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Inilah kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Di samping itu, dalam Negara dengan penduduk jutaan, warganegara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas, khususnya dalam media massa. Karenanya, keikutsertaan dalam pemilu mesti menjadi keharusan bagi setiap warganegara kerena itulah awal penentuan masa depan rakyat dan bangsa.

Pendidikan Politik

Demokrasi sudah saatnya memberi ruang yang cukup bagi pendidikan politik. Demokrasi yang utuh  mesti merupakan wujud dari pendidikan politik.Tujuan pendidikan politik adalah kedewasaan politis yang rela memikul tanggungjawab demi kepentingan umum pada tingkat yang berbeda-beda. Ini penting sebagai proses penyadaran serta pendewasaan sebagai warganegara.  Kendati pun warga bukan unsur dari massa, tetapi warga tetap menjadi anggota yang aktif dalam suatu badan organis.  Anggota dan badan akan menjadi sehat hanya apabila kedua-duanya sehat.  Maka anggota harus menyadari sumbangannya yang konstruktif baik yang menyetujui maupun  menolak dan bahkan melawan infeksi-infeksi yang terdapat di dalam badan.

Petani dalam kasus di atas barangkali kurang memiliki kesadaran politik. Ia mungkin hanya berpikir soal realisasi atas janji-janji selama pemilu. Tapi bukankah itu yang paling riil? Mereka menilai dari apa yang mereka amati dan alami dan bukan berdasar wawasan. Dalam kaitannya dengan kasus di atas, barangkali ada semacam  mosi tidak percaya dari sang petani atas para elite politik. Mungkin, di belakang petani juga masih berderet barisan yang mulai jenuh dengan sepak terjang politisi tanah air.

Maka, pendidikan politik juga mesti diusahakan oleh para elite politik. Dalam hal ini, kelompok elite dalam segala tingkatan mesti memberi teladan. Teladan ditunjukkan lewat kesaksian hidup berpolitik yang semestinya. Kata hanya mengajari, teladanlah yang meyakinkan. Segala pidato berupa diksi yang bombastis akan berujung nihil jika jauh panggang dari api.

.